Bidang P2P

Kemanakah Bagi Hasil Pajak Rokok???

Pajak Rokok

Seksi Surverilans | Jumat, 08 Mei 2015 - 12:20:21 WIB | dibaca: 6588 pembaca

DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK ALOKASI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

(Latar belakang, Besarnya Alokasi, Peruntukan, dan Pemanfaatannya)

Oleh : M Tauhid, S.KM, M.KM

 

Selasa, 28 April 2015. Tim Penegak Perda Kota Metro No. 04 Tahun 2014 ttg. Kawasan Tanpa Rokok pada Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Penegakan Perda. Kota Metro tersebut membahas Dana Pajak rokok sebagai sumberdaya penggerak sumberdaya lain. sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berasal dari pendapatan dari pajak rokok jangan sampai menjadi pendorong peningkatan konsumsi rokok, digunakan tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang ada, dan menjadi masalah hukum di kemudian hari, maka pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pajak rokok oleh Pemerintah Daerah kab/kota harus dilakukan dengan serius.

 

A.     Latar Belakang Kebijakan Pajak Rokok :

1.       Dampak rokok terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan penduduk pemakai produk tembakau makin memprihatinkan.

a.      Rokok adalah produk berbahaya dan adiktif. Rokok mengandung 7000 zat kimia, 250 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Rokok adalah penyebab kematian terbesar yang dapat dicegah di dunia. Satu dari 10 kematian orang dewasa disebabkan oleh konsumsi rokok. Tiap tahun rokok menyebab kematian 5.4 juta orang atau rata-rata 1 kematian setiap 5.8 detik (WHO 2004).

b.      Kerugian ekonomi negara akibat rokok jauh melebihi pendapatan cukai. Tahun 2010, jumlah komulatif kerugian ekonomi akibat rokok sebesar 245.41 triliyun rupiah, yang berasal dari pengeluaran masyarakat untuk membeli tembakau (138 triliyun rupiah), kehilangan tahun produktif karena kematian prematur, sakit dan disability  (105.3 triliyun rupiah), total biaya rawat inap karena penyakit terkait  tembakau (1.85 triliyun rupiah) dan total biaya rawat jalan karena penyakit terkait  tembakau (0.26 triliyun rupiah). Jumlah kerugian ini lima kali lipat dibandingkan pemasukan pemerintah dari cukai rokok untuk tahun yang sama, yakni 55 triliyun rupiah).

c.       Meningkatnya prevalensi perokok pemula dan perokok semua umur.

2.      Rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan negara-negara lain.

3.      Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan penetapan tarif.

a.      Memperluas basis pajak Daerah

1 (satu) dari 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah yang berkaitan dengan produk tembakau adalah Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

b.      Penetapan tarif.

Tarif Pajak Rokok ditetapkan secara definitif di dalam undang-undang ini, agar Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah melalui penetapan tarif cukai nasional.

4.      Untuk meningatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membatasi konsumsi rokok, dan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat dari Asap Rokok Orang Lain (ORAL), DPR RI mengambil inisiatif ”untuk menetapkan pajak rokok sebagai salah satu pajak daerah”.

5.      Ada 2 (dua) kondisi yang dipandang bahwa ”Penerapan pajak kepada seluruh daerah dipandang sebagian daerah belum adil” sehingga pajak rokok ditetapkan sebagai pajak provinsi yang penerimaannya dapat dimanfaatkan oleh seluruh daerah, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Keputusan Menteri Keuangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) hanya diberikan kepada daerah penghasil rokok, 2) Konsumsi rokok dan dampak negatif rokok dialami oleh seluruh daerah.

B.      Kebijakan Pajak Rokok sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1.       UURI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah Pasal 94 Ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa ”hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)”.

2.      Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/ kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (Pasal 31 UURI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah).

3.      Berdasarkan penjelasan Pasal 31 UURI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah, yang dimaksud dengan :

a.      Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

1)     Penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area)

2)     Kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

b.      Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4.      Ketentuan mengenai pajak rokok mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2014. (Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah).

a.      Pungutan dan penyetoran Pajak rokok

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok yang ditetapkan Pemerintah terhadap rokok.

1)     Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok;

2)     Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan;

3)     Wajib pajak menghitung sendiri pajak rokok melalui Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR).

4)     Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) bersamaan dengan pungutan cukai rokok.

5)     Berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok (yang dipungut oleh KPBC dan disetor ke rekening kas daerah yang dikelola oleh Ditjen. Pembendahaan), Kuasa Pengguna Anggara (KPA) menerbitkan SPP dan SPM untuk penyetoran/transper pajak rokok dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sesuai dengan proporsi Pembagian yang dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional.

b.      Penyetoran pajak rokok dilakukan secara triwulanan, yaitu :

1)     Triwulan I s/d III disetor setiap bulan pertama triwulan berikutnya;

2)     Triwulan IV (penerimaan Bulan Oktober – Nopember) Disetor Desember;

3)     Triwulan IV (penerimaan Bulan Desember) disetor setelah laporan arus kas diaudit BPK;

5.      Penerimaan pajak rokok Kota Metro berdasarkan materi rapat Koordinasi tentang Pajak Rokok tanggal 14 Nopember 2014 di Bandar Lampung Tahun 2014 sebesar 8,4 milyar dan Tahun 2015 perkiraan 10, 2 Milyar (Surat Kepala Dinas Kesehatan Prov. Lampung Nomor 443/3755/111.03.3/XI2014 tanggal Nopember 2014 perihal Rapat Koordinasi tentang Pajak Rokok). Rincian untuk tahun 2014, yaitu :

a.      Triwulan I  sudah dikirim < 1 milyar.

b.      Triwulan II dan III akan dikirim pada tanggal 17 Nopember 2014 sebesar 5,6 milyar.

c.       Sisa triwulan IV dikirim pada Bulan Desember) disetor setelah laporan arus kas diaudit BPK.

C.     Simpulan dan Saran

1.       Simpulan

1.       Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Pajak rokok, antara lain : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

2.      Untuk meningatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membatasi konsumsi rokok, dan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat dari Asap Rokok Orang Lain (ORAL), DPR RI mengambil inisiatif ”untuk menetapkan pajak rokok sebagai salah satu pajak daerah, dengan ketentuan :

1)     Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/ kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (Pasal 31 UURI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah).

1)       Pemanfaatan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

a.      Penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area)

b.      Kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

2)     Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.      Sampai dengan pertemuan ini, di Kota Metro belum ada kejelasan rencana pemanfaatan dana pajak rokok.

 

2.      Saran

1.       Hendaknya Kebijakan tertib pengelolaan, penggunaan, dan pengalokasian dana pajak rokok provinsi untuk Kota Metro dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

2.      Pajak daerah sebagai sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), jangan dijadikan sebagai pendorong peningkatan konsumsi rokok, digunakan tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang ada, dan menjadi masalah hukum di kemudian hari, hendaknya pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pajak rokok terhadap SKPD yang memanfaatkan dan pajak rokok terkait harus dilakukan dengan serius.

3.      Untuk menekan percepatan menurunnya kondisi kesehatan akibat rokok (Proporsi kematian berdasarkan penyebab kematian pada semua umur di Kota Metro pada Tahun 2013 didapat sebanyak 26,01% disebabkan oleh stroke, 3,86 % hipertensi, 1,93 % cedera kepala, 4,34 % diabetes melitus, dan 3,38 % infark myocard akut, hasil analisa COD Kota, Metro tahun 2013, perlu  dipertimbangkan usulan bahwa ”Alokasi penggunaan penerimaan pajak rokok di Kota Metro tahun 2015 100% (seratus persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang”.










Komentar Via Website : 8
Pengobatan Tradisional Benjolan Di Leher Sebelah Kanan
29 Maret 2017 - 09:34:04 WIB
Ijin kembali menyimak artikelnya pak admin

https://goo.gl/zlccNn
Obat Tradisional Benjolan Di Bawah Dagu
30 Maret 2017 - 07:32:17 WIB
Terimakasih banyak atas informasinya , ijin kembali menyimak artikelnya pak admin

https://goo.gl/dC8kMV
Obat Herbal Untuk Kanker Prostat
03 Agustus 2017 - 07:29:38 WIB
Apa yang aku usahakan selama ini semoga hasilnya bisa memuaskan ? http://goo.gl/dzl0Su | http://goo.gl/gGH93O | http://goo.gl/YbkXwF | http://goo.gl/FiisTf | http://goo.gl/bn2KKF
Cara Alami Mengobati Syaraf Kejepit Terampuh
16 September 2017 - 11:01:00 WIB
Tetap bersyukur dengan apa yang didapatkan hari ini ? http://goo.gl/zlE2NX | http://goo.gl/m3yYpg | http://goo.gl/2CvQym | http://goo.gl/oNmWRo | http://goo.gl/K4PMOj
Obat Nyeri Tulang Punggung Yang Aman
07 Oktober 2017 - 15:23:18 WIB
Jangan pernah menyerah dengan apa yang dilakukan selama ini ? http://goo.gl/xs06Av | http://goo.gl/45r1Yp | http://goo.gl/dOSDbN | http://goo.gl/laabv9 | http://goo.gl/sJkNeM
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)