Dinas Kesehatan Kota Metro


Kerangka Acuan Kerja dan Pengendalian Resiko

Pertemuan Koordinasi Perencanaan 19 Februari 2019

Penjelasan materi oleh narasumber Inspektorat


Selasa 19 Februari 2019 Dinas Kesehatan Kota Metro menyelenggarakan pertemuan Koordinasi Perencanaan dengan materi yang disampaikan adalah Kerangka Acuan Kerja dan Pengendalian Resiko. Peserta yang diundang adalah Pejabat Eselon di Tingkat Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan jumlah peserta 50 orang. Narasumber yang menyampaikan materi adalah Bapak Eko Carito dan Bapak Fajar Hariyanto dari Inspektorat Kota Metro. Untuk mendukung program percepatan reformasi birokrasi dinas menyelenggarakan pertemuan tersebut agar pada tahun 2019 ini akan ada peningkatan kualitas manajerial, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kelembagaan.

Dalam manajerial yang baik perlu adanya Kerangka Acuan Kerja dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan supaya kegiatan terukur dan terarah, lalu setiap kegiatan juga harus ada pengendalian resiko dengan level dampak yang dapat dikendalikan agar tujuan kegiatan tercapai. KAK dan Pengendalian resiko juga bermanfaat dalam orientasi atau reorientasi pelaksana tugas yang baru atau hasil rotasi. Petugas tersebut tidak perlu lagi membuat ukuran dan arahan baru untuk kegiatan yang sama dan petugas tersebut tinggal melanjutkan serta mengikuti isi dokumen KAK dan Pengendalian Resiko untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Semoga setelah pertemuan singkat ini seluruh eselon di Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan mampu membuat KAK dan Pengendalian Resiko yang membantu tercapainya tujuan di Bidang Kesehatan.


0 Komentar

Tulis Komentar

  • Facebook Fanpage

  • Polling

  • Tentang Kami

    Dinas Kesehatan Kota Metro merupakan instansi vertikal dari Pemerintah Kota Metro yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825), dan terakhir..